Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sewa Menyewa Lapak

Abstract

Dalam konteks ekonomi modern, praktik sewa-menyewa lapak telah menjadi elemen penting dalam kegiatan usaha, terutama di pasar, pusat perbelanjaan, dan lokasi-lokasi komersial lainnya. Lapak, sebagai aset strategis untuk menjalankan bisnis, menjadi krusial bagi pedagang dan pengusaha yang membutuhkan ruang fisik untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum yang mengatur sewa-menyewa lapak menjadi sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak serta mencegah sengketa. Di Indonesia, regulasi sewa-menyewa lapak diatur oleh dua sistem hukum utama: hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam, berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, mengatur sewa-menyewa melalui konsep Ijārah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. Sebaliknya, hukum positif Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyediakan kerangka legal formal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak serta prosedur penyelesaian sengketa. l. Perbedaan ini berdampak pada implikasi praktis bagi pelaku usaha, terutama bagi mereka yang harus mematuhi kedua sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan pemahaman mendalam mengenai kedua sistem hukum tersebut dan meningkatkan sosialisasi mengenai aturan-aturan ini untuk mencegah konflik. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggali lebih dalam implikasi praktis dan strategi mitigasi konflik dalam praktik sewa-menyewa lapak..